Jumat, 14 Oktober 2011

Bukan Demokrasi atau Monarki, ini tentang sila ke 4 (bagian 2-akhir)

politicsian.blogspot.com, untuk demokrasi politik dan pemerintahan


Sila ke 4 itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dari enam gagasan yang disebut dalam sila itu, empat gagasannya berakar kata dari bahasa Arab. Yakni “kerakyatan”, “hikmah”, “permusyawaratan”, “perwakilan”. Sedangkan dua laiinya, yaitu “dipimpin”, dan “kebijaksanaan” berakar dari akar bahasa melayu. Meskipun empat diantaranya berakar dari bahasa Arab, namun pada dasarnya keempat kata itu telah menjadi bagian sepenuhnya dari bahasa Melayu. Apakah itu artinya telah terjadi Arabisasi Melayu ?

Perkataan Arabisasi Melayu bisa dikatakan benar dari satu sisi. Yakni karena kenyataannya bahwa telah merasuk perkataan Arab menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari bahasa Melayu. Namun orang yang pikirannya dalam tentu akan bertanya, mengapa perkataan Arab tersebut diambil sepenuhnya kedalam bahasa Melayu?
Jawaban yang pertama ialah karena apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, maka keempat makna kata itu menjadi hilang karena keterbatasan pembendaharaan makna yang dimiliki oleh bahasa Melayu itu sendiri. Jawaban yang kedua ialah karena bahasa Arab itu sendiri sesungguhnya tidak menunjukan tempat akan Arab yang berupa tanah gurun pasir di sekitar laut Merah dan laut Arab, tapi menunjukan gagasan yang terkandung dalam bahasa Arab itu. Yaitu adalah dinul Islam yang telah mengIslamisasi bahasa Arab menjadi bahasa untuk menerangkan kebenaran dari Allah kepada manusia. Maka, yang paling tepat sesungguhnya bukanlah Arabisasi Melayu, akan tetapi adalah Islamisasi Melayu.

Berhubung bahwa kata-kata atau bahasa itu adalah suatu wahana untuk menunjukan makna atau gagasan, maka sesungguhnya yang telah terjadi adalah Islamisasi pikiran orang-orang yang mempergunakan bahasa Melayu. Karena pada dasarnya bahasa (kata-kata) itu tidak dipergunakan kecuali untuk menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan di dalam kesadaran kepada sesuatu yang verbal dan indikatif tentang sesuatu yang asasi atau hakiki. Karena itulah, yang tepat adalah Islamisasi Pandangan Dunia Melayu.

Karena itulah, kedua kata dari keenam kata lainnya pun tidak bisa dipisahkan dari keempat kata yang telah menunjukan secara tegas telah terjadinya Islamisasi Pandangan Dunia Melayu. Maka, keseluruhan sila ke 4 tersebut hanya akan mampu kita pahami maknanya apabila didasarkan kepada pandangan dunia Islam. Karena begitulah kata-kata itu ada sebagai sesuatu yang verbal dan indikatif untuk menunjukan suatu kesadaran. Dan dalam membahas sila ke 4 ini, bukanlah kesadaran yang baru yang harus merangkai makna yang baru terhadap sesuatu yang telah diverbalkan dan diindikasikan tersebut. Karena jika itu terjadi, dunia akan hancur. Karena akhirnya makna akan terpisah dari kata. Dan perkataan akan terpisah dari yang mengatakannya. Maka tidak akan diterima kesaksian apapun dalam keadaan tersebut. Dan tidak akan dipercaya ucapan apapun dengan keadaan tersebut.

Kata yang pertama dari sila ke 4 itu adalah kerakyatan. Kata depan ke, dan akhiran an diantara kata rakyat menunjukan sesuatu yang berhubungan dengan rakyat. Seperti kata ketuhanan dalam sila pertama. Yang bermakna sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, kata kerakyatan ini menunjukan suatu batasan dari apa yang akan dijelaskan berikutnya. Juga kata kerakyatan ini menunjukan kata pokok yang akan dijelaskan oleh kata-kata setelahnya. Jadi, kerakyatan ini bukanlah penjelasan. Tapi ini adalah kata yang akan dijelaskan. Seperti pada kata kemanusian dalam sila ke 2 yang merupakan kata yang dijelaskan oleh perkataan “yang adil dan beradab”. Kata kemanusiaan itu sendiri tidak berarti apapun tanpa perkataan “yang adil dan beradab”. Seperti itu pula perkataan kerakyatan ini tak berarti apapun tanpa perkataan “yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan.


Kesimpulannya bahwa kata kerakyatan ini tidaklah menunjukan dukungan kepada doktrin suara rakyat adalah suara tuhan. Kata kerakyatan ini tidak menunjukan dukungan kepada demokrasi. Tetapi menunjukan suatu tema yang akan dibahas yakni tentang perikehidupan dalam mengatur rakyat. Yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan masalah pengaturan kepada kebaikan atau apa yang sekarang disebut sebagai politik.


politicsian.blogspot.com, untuk demokrasi politik dan pemerintahan

Penegasan tentang hal itu ditunjukan oleh kata musyawarah. Namun sebelum menjelaskan kata itu, maka kata yang kedua yaitu “dipimpin” harus dijelaskan terlebih dahulu.

Kata “dipimpin” memiliki akar kata pimpin dan bisa menjadi kata pemimpin, pimpinan, terpimpin atau kepemimpinan. Adapun kata dipimpin artinya satu kondisi yang terkenai satu aktifitas pimpin. Artinya dipimpin itu suatu kondisi, bukan sifat atau aktifitas. Seperti misalnya dalam perkataan Republik Indonesia dipimpin oleh SBY. Perkataan itu menunjukan kondisi atau keadaan Republik Indonesia yang berada di bawah aktifitas kepemimpinan SBY. Dengan demikian, makna perkataan kerakyatan yang dipimpin itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan rakyat berada dalam kondisi atau keadaan di bawah aktifitas tertentu. Yaitu aktifitas “hikmah kebijaksanaan”.

Sebelum menjelaskan hikmah kebijaksanaan, maka kata pimpin ini sendiri harus dijelaskan terlebih dahulu. Karena bahasa Melayu ini telah terIslamisasi, maka mustahil kata pimpin ini merupakan penjelasan dari kata leadership yang lebih memiliki makna influence atau mempengaruhi. Tapi bisa dipastikan bahwa kata pimpin ini merupakan penjelasan dari kata imam yang merupakan hal paling dekat dalam kehidupan orang Melayu yang telah terIslamisasi, yakni solat.

Kata imam seperti yang dipraktikan dalam solat tidak bermakna mempengaruhi. Tapi bermakna diikuti. Artinya, seorang imam itu tidak diikuti kecuali yang mengikutinya secara sadar dan sukarela mengikuti imam. Begitu pula imam diikuti bukan karena mempengaruhi atau memaksa diikuti. Namun yang mengharuskan kondisi demikian adalah apa yang berasal di luar diri imam ataupun yang mengikuti imam tersebut. Yakni karena adanya otoritas wahyu yang menentukan hal itu terjadi.

Hal itu sangat sesuai dengan makna kata yang ketiga dan keempat yang tak dapat dipisahkan yaitu hikmah kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti sesuatu yang bersifat atau yang berkaitan dengan bijaksana. Bijaksana itu tersendiri berasal dari kata bijak dan sana dan bukan merupakan bijak dan sini. Artinya, bahwa bijak itu tidak berasal dari sini, tetapi dari sana. Hal ini menunjukan sesuatu yang transenden. Karena itulah kata kebijaksanaan ini diawali dengan kata hikmah sebagai dua kata yang saling menegaskan.

Hikmah itu sendiri bermakna suatu pengetahuan serta benar dan tepat dalam perkataan. Kata hikmah ini sendiri merujuk kepada apa yang diberikan oleh Allah berupa kebaikan. Makna hikmah tidak bisa terlepas dari sesuatu yang transenden. Sesuatu yang Allah turunkan kepada manusia berupa kebaikan. Dan kebaikan itu adalah al Quran yang kemudian dijelaskan oleh Al Quran itu sendiri dan oleh Sunnah RasulNya. Kesimpulannya hikmah itu adalah pemahaman yang benar dan tepat mengenai Al Quran dan Sunnah. Dan yang paling mempunyai hikmah adalah Rasulullah SAW, dan kemudian siapapun yang mewarisi apa yang diberikan kepadanya.


Karena itulah, sila ke empat itu tidak berbunyi hikmah kebijaksinian. Tapi dengan sangat tepat berbunyi hikmah kebijaksanaan. Itulah suatu ucapan penegasan untuk menandaskan maknanya secara kuat sehingga tidak mungkin lagi untuk disalahpahamkan.

Dua kata terakhir dalam sila ke 4 didahului oleh kata dalam dan tanda koma. Artinya anak kalimat tersebut menjelaskan kalimat induknya yang pertama, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan”. Kata dalam artinya menunjukan “bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan” tersebut berada dalam lingkup atau suatu ruang, yaitu permusyawaratan perwakilan.

Kata permusyawaratan perwakilan itu sendiri menunjukan satu keterangan proses. Seperti kata pengadilan, persidangan, perkelahian, pertunjukan. Proses tersebut bukannya proses yang tanpa aturan. Tapi proses tersebut disebut sebagai proses tersebut karena proses itu memenuhi syarat-syarat sehingga proses tersebut bisa disebut sebagai proses yang dimaksud. Seperti perkelahian, tidak mungkin disebut perkelahian apabila proses berkelahi itu hanyalah sandiwara. Jika itu sandiwara, maka proses itu akan disebut sebagai pertunjukan perkelahian. Artinya dua proses yang berbeda tapi bisa menjadi satu tanpa menghancurkan makna awal dari masing-masing katanya. Seperti itu pula perkataan permusyawaratan perwakilan. Merupakan gabungan dari aktifitas bermusyawarah dan wakil.

Makna kata wakil adalah memelihara. Allah itu adalah al Wakil, artinya Allah yang Maha Pemelihara. Disebut sebagai al Wakil karena kepada Allah segala persoalan dipercayakan kepadaNya. Allah disebut al Wakil bukanlah karena Ia ditunjuk untuk memelihara atau dipercayakan oleh yang lain. Akan tetapi manusia disebut wakil apabila ia ditunjuk atau dipercayakan oleh yang lain untuk mengurusi persoalan yang memberikan kepercayaan dan yang menunjuknya. Seperti dalam perkataan dia mewakili saudaranya. Dia disebut wakil saudaranya karena dipercaya dan ditunjuk oleh saudaranya untuk mengurusi persoalannya. Atau seperti perkataan wakil ketua, yang merupakan orang yang ditunjuk atau dipercaya oleh ketua untuk menggantikan atau mengurusi beberapa persoalan ketua yang tak bisa ditanganinya sendiri. Jadi, manusia yang disebut wakil itu adalah manusia yang terpecaya dan dipilih untuk menyelesaikan persoalan. Jadi, perwakilan itu artinya sesuatu proses yang dilakukan dengan syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan di atas.

Kemudian makna musyawarah ada dua sesuai dengan akar katanya dari kata syuro. Makna yang pertama adalah adalah meminta keluarkan, artinya ialah mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah untuk berbagai aspeknya sehingga dapat dicapai kebaikan dan dihindari kesalahan Sedangkan makna yang kedua adalah menguji sesuatu untuk mengetahui kualitas atau keadaannya secara umum. Dengan demikian, maka musyawarah itu tidak bisa diikuti oleh orang-orang yang tak mampu mengeluarkan pendapat. Tidak bisa musyawarah itu diikuti oleh orang-orang yang tak mampu menguji sesuatu. Musyawarah harus diikuti oleh orang-orang yang ahli. Yakni yang memang layak menjadi wakil. Karena itulah disebut dalam sila ke 4 dengan perkataan permusyawaratan perwakilan.

Dalam penjelasan yang lainnya, musyawarah sesungguhnya dilakukan untuk memutuskan apa yang belum diputuskan oleh Allah dan RasulNya. Artinya, jika sesuatu itu sudah jelas hukumnya atau keputusan yang diberikan oleh Allah dan RasulNya, maka tidak boleh sesuatu tersebut dimusyawarahkan. Tapi cukup saja untuk mengikuti atau sekedar memusyawarahkan bagaimana melaksanakan keputusan Allah dan RasulNya tersebut. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya itu bukan musyawarah sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa Melayu yang telah terIslamisasi tersebut.

Dari keseluruhan sila ke 4 tersebut kita mendapati satu makna yang saling menguatkan dan saling mendukung. Tiap-tiap makna dari keenam kata yang memiliki makna dari sila ke 4 tersebut benar-benar telah menunjukan satu kesatuan pemahaman dan pandangan dunia yang utuh. Yang keseluruhannya saling menegaskan dan bersangkut paut.

Hubungan Demokrasi dan Sila ke 4
Sudah jelas kini bahwa demokrasi dan sila ke 4 itu memuat kandungan filsafat yang berbeda. Keduanya berangkat dari pandangan dunia yang berbeda. Hanya orang yang tidak mau mengakui kebenaran saja yang akan mengatakan bahwa keduanya memiliki kandungan filsafat yang sama. Kami sampai pada keyakinan seperti itu karena kandungan makna dari seluruh bunyi sila ke 4 itu sama sekali tidak mengandung makna ke arah pembelaan terhadap doktrin humanisme dan kehidupan yang sekuler.

Sama sekali tidak ada dalam sila ke 4 itu satu pernyataan yang menegaskan bahwa suara rakyat itu adalah suara tuhan. Tidak ada juga yang menegaskan sama sekali bahwa sila ke 4 itu bermakna demokrasi, monarki atau teokrasi. Sila ke 4 tidak terjebak dalam seluruh klasifikasi tersebut, baik itu monarki dengan demokrasi, otoriter dengan demokrasi, teokrasi dengan demokrasi atau hal-hal lainnya yang sejenis. Hal itu hanya mungkin terjadi karena memang sila ke 4 berada di atas pijakan filsafat dan pandangan dunia yang berbeda dengan pijakan filsafat dan pandangan dunia doktrin demokrasi, monarki, teokrasi dan yang sejenisnya.

Maka, sesungguhnya orang yang membela demokrasi di negeri ini sama sekali tidak memahami sila ke 4 tersebut. Pembelaan terhadap demokrasi adalah sama dengan pembangkangan terhadap sila ke 4 tersebut. Seluruh argument tentang hal itu sudah kami sebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Dan seluruh argument tersebut membuat kami yakin dan tidak ragu sedikitpun untuk mengatakan bahwa demokrasi itu bertentangan dengan sila ke 4. Cara berfikir sila ke 4 itu bukanlah cara berfikir demokrasi, bukan pula monarki. Cara berfikir sila ke 4 tidak menghendaki cara berfikir seperti itu.

Maka, orang yang tak mampu memahami cara berfikir dari sila ke 4 tersebut dia tidak akan pernah sampai kepada pemahaman terhadap gagasan dan makna yang termuat dalam sila ke 4 tersebut. Dan satu-satunya cara untuk memahami cara berfikir sila ke 4 itu hanyalah dengan cara memahami filsafat dan memiliki pandangan dunia dimana sila ke 4 itu berpijak. Hanya dengan inilah satu-satunya cara untuk paham sila ke 4. Seperti seorang anak kecil yang tak akan pernah paham nikmatnya bersenggama karena tak ada satu persepsi pun yang dimilikinya yang mampu baginya untuk memahami hal tersebut.

Apabila republik Indonesia tidak melaksanakan sila ke 4 ini, kemungkinannya tiga. Pertama karena tidak memahami makna kandungan dari sila ke 4 ini. Yang kedua karena tidak ingin melaksanakan sila ke 4 tersebut. Atau yang terakhir karena tidak mampu melaksanakan sila ke 4 itu. Dan semoga itu karena sebab yang terakhir. Karena itulah alasan paling bisa diterima oleh akal sehat dan dibenarkan daripada dua alasan lainnya.



politicsian.blogspot.com, untuk demokrasi politik dan pemerintahan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar