Minggu, 09 Oktober 2011

Demokrasi dan Kesejahteraan

untuk demokrasi politik dan pemerintahan

Demokratisasi yang mulai diidentifikasi terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selepas rezim Orde Baru tumbang dan digantikan oleh Orde Reformasi sampai tahun 2011 ini, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan, dan kondisi itu tidak lebih baik daripada kondisi ketika Rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia.

Bukti yang sifatnya angka tidak bisa menunjukan secara baik kondisi tersebut. Selain karena alasan standarisasi yang memiliki keberpihakan kepada kepentingan tertentu. Data- data tersebut pun sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Misalkan ketika kita berbicara bahwa masyarakat semakin sejahtera karena penjualan mobil semakin meningkat. Jelas peningkatan penjualan mobil itu tidak menunjukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun yang lebih penting, data-data angka tersebut tidak menjadi begitu penting karena tulisan ini akan mencoba menguraikan pendapatnya dari caranya yang lain. Bahwa demokratisasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat karena demokrasi itu sesungguhnya bukan sebab yang menjelaskan lahirnya kesejahteraan masyarakat. Demokratisasi itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, dan juga tidak sebaliknya.


Akan tetapi, kesejahteraan bergantung kepada pemenuhan keadilan dan penyebaran materi (harta) oleh pemerintah yang adil. Pemenuhan keadilan berarti pemenuhan terhadap perlakuan setara dalam hukum, dalam perlindungan keamanan, dan dalam kebebasan ekspresi budaya dalam komunitasnya, dan pengakuan hukum keluarga di dalam lingkungan keluarganya, serta yang lainnya. Pemenuhan keadilan berarti juga perlindungan kaum yang lemah daripada kaum yang kuat.

Sedangkan itu, aspek kesejahteraan yang kedua adalah penyebaran materi (harta) yang merata. Bahwa setiap keluarga dan individu harus mendapatkan akses atau jaminan atas sejumlah harta yang mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Termasuk dalam hal ini adalah akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang merupakan hak bagi setiap pribadi yang berhak dan layak untuk mengaksesnya. Maksudnya, bahwa orang sakit berhak mengakses fasilitas kesehatan untuk berobat. Dan orang yang cerdas berhak untuk mengakses fasilitas pendidikan yang setinggi-tingginya. Untuk orang yang sehat dan bodoh, jelas mereka tak berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Pemerintah yang adil yang akan menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat itu tidak disebut sebagai pemerintah yang melaksanakan demokrasi. Pemerintah yang adil sebagaimana yang dijelaskan di atas disebut sebagai pemerintah yang adil. Ia bisa saja menganut paham demokrasi maupun bukan demokrasi. Misalnya aristokrasi, monarki, imamah Islamiyah ataupun yang lainnya.

Adapun satu asumsi yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil itu adalah pemerintah yang melaksanakan demokrasi, itu terjadi apabila kriteria kesejahteraan yang dipergunakan dibuat khusus untuk mendukung opini tersebut. Karena itulah, ia akan sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

(politicsian.blogspot.com, untuk demokrasi politik dan pemerintahan.)

Kembali dalam konteks Indonesia pasca reformasi. Pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi telah menghasilkan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia pasca tahun 1998 ditolak karena secara substansi tulisan ini menganggap bahwa pernyataan itu mengandung kekeliruan. Yakni dengan mengatakan bahwa proses demokratisasi itu berkorelasi positif terhadap kesejahteraan.

Dalam berbagai pengkajian politik dewasa ini memang demokrasi menjadi kata kunci yang diperebutkan maknanya. Sacara konseptual, entah bagaimana asalnya, demokrasi diterima sebagai sebuah kebaikan itu sendiri. Terutama pasca berakhirnya perang dingin di era tahun 90 an dengan kemenangan di pihak Amerika, secara lebih khusus lagi demokrasi liberal menjadi acuan bagi proses politik yang ideal untuk dunia.

Tulisan ini tidak tertarik untuk memetakan bagaimana proses itu terjadi. Justru sebaliknya., tulisan ini akan lebih fokus untuk menunjukan bagaimana cara kerja demokrasi sehingga dalam bagian akhir tulisan ini bisa sampai pada kesimpulan yang diinginkan. Bahwa pertanyaan yang menyebutkan “setujukah anda bahwa proses demokratisasi yang terjadi pasca orde baru tidak membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia?” adalah satu pertanyaan yang seharusnya tidak diajukan.

Melihat Fakta
Jika memang fakta adalah alat sah untuk menunjukan sebuah kebenaran ditinjau dari asas korespondensi, maka penganjur tergiat demokrasi dewasa ini (yang kami maksud adalah Amerika Serikat) pun masih mengalami masalah dengannya. Jika ini dianggap sebagai suatu pengecualian atau justru bentuk perjuangan dari sebuah ide yang layak dibenarkan, bukankah ide yang lainnya pun berhak untuk mengatakan hal yang sama tentang dirinya?

Prof. Jamil Salmi dalam bukunya menyebutkan bahwa di Amerika Serikat terdapat 3,5 juta orang tuna wisma, 20 persen anak-anak hidup dalam kemiskinan, 50.000 wanita diperkosa setiap tahun, serta 23.000 orang mati terbunuh setiap tahun1. Fakta lainnya memperlihatkan bahwa negara Amerika Serikat telah melakukan penyerangan dan penjajahan terhadap negara lain untuk kepentingan nasional mereka. Seperti menyerang tanpa alasan kepada Irak dan Afghanistan. Atau ketika menyokong Israel untuk terus menjajah masyarakat Palestina.

Penyerangan terhadap Irak, Afghanistan dan Palestina tersebut didukung oleh negara-negara demokrasi di Eropa, Amerika dan Asia. Jika penyerangan dan penjajahan itu menjadi benar karena itu dilakukan oleh banyak negara maju dan demokrasi, maka itu artinya demokrasi bisa membenarkan apa yang diinginkan oleh pengusungnya. Namun jika penyerangan dan penjajahan itu salah, maka fakta tersebut telah menunjukan bahwa demokrasi tidak menjamin kuasa rakyat terhadapnya. Rakyat di negara-negara tersebut (khususnya Amerika Serikat) tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan penjajahan tersebut. Dan itu berarti, demokrasi tidak lebih dari pepesan kosong para penguasa saja.

Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dari Fir’aun yang telah melakukan penjajahan kepada kaum Bani Israil. Fir’aun ini tidak mengatakan dirinya demokrasi, namun ia mengatakan bahwa dirinya melakukan suatu kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Ketika kebenaran datang melalui Musa as, Fir’aun berkata bahwa Musa as harus dilawan karena ia ingin memecah belah masyarakat. Jika fakta demokrasi terbesar hari ini adalah penjajahan terhadap Palestina, Afghanistan dan Irak, maka apalah bedanya antara Fir’aun dengan negara dan para pengusung demokrasi itu.

Jika fakta ini kita pergunakan, maka demokrasi itu sesungguhnya tidak menjamin berlakunya kesejahteraan dalam masyarakat. Kecuali itu, benar ketika pernyataannya bahwa demokrasi itu menjamin kesejahteraan bagi sebagian masyarakat. Kebenaran fakta semacam ini kami rasa ada dalam setiap ide atau pelaksanaan model apapun.
Amerika sendiri dan belahan dunia lainnya yang sering disebut sebagai negara maju rupanya menyandarkan sistem kesejahteraan masyarakatnya dengan cara melakukan eksploitasi di belahan bumi lainnya. Seperti yang sering disebut dalam teori ketergantungan atau teori-teori tentang dunia ketiga, dunia pertama sesungguhnya masih berhasrat untuk melakukan penjajahan kepada dunia ketiga. Di negaranya sendiri, dunia pertama ini menjamin hak-hak buruh secara baik. Namun di dunia ketiga mereka berkepentingan kepada upah serta hak buruh yang minimal. Fakta ini membawa kesimpulan bahwa penerapan demokrasi mensyaratkan penindasan dan ketidakadilan kepada suatu masyarakat untuk menjamin kesejahteraan suatu masyarakat yang lainnya.


Jika itu benar, maka kepada masyarakat yang manakah negara-negara di dunia ketiga ini harus melakukannya (eksploitasi). Apakah dalam hal ini mereka harus bersaing seperti bentuk persaingan yang dibayangkan oleh Charles Darwin dalam teori evolusinya? Ataukah mereka harus merasa cukup menjadi negara jajahan dengan menyandang gelar negara berkembang yang merujuk kepada negara maju sebagai acuannya. Bukankah itu satu bentuk penjajah terhebat karena negara-negara itu harus menerima predikat berkembang hanya karena negara yang lainnya mendaulatkan diri mereka sebagai negara maju. Tentu, konsekwensinya yang maju itu harus selalu diikuti karena ia selalu ada di depan.

Fakta lainnya menunjukan bahwa negara yang tidak melakukan demokrasi nyatanya mampu mencapai kesejahteraan melebihi negara yang melakukan proses demokrasi. Arab Saudi dan Brunei Darussalam sebagai contohnya. Dua negara monarki ini memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Seluruh warga negaranya memiliki rumah dan diberikan penghidupan dan pekerjaan. Tingkat kriminalitas seperti pembunuhan dan pemerkosaan sangat rendah sekali angkanya. Terhadap fakta ini, bagaimanakah demokrasi melakukan pembenaran secara korespondensi.

Para penganjur demokrasi sedikit menyangkal fakta bahwa Arab Saudi dan Brunei Darussalam itu lebih makmur dari negara-negara demokrasi lainnya. Mereka mengatakan bahwa di negara monarki seperti itu rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan partisipasi politik. Ada hak-hak sipil yang dilanggar dan ada asas kesetaraan yang diabaikan. Maka apalah artinya hidup bahagia jika hidup tidak bisa dijalani dalam kebebasan.

Nampaknya, penyangkalan dari para penganjur demokrasi itu berpatokan kepada teori kebenaran koherensi yang mencoba menunjukan adanya ketidakharmonisan antara model monarki dengan kebebasan manusia. Ini artinya, penyangkalan itu sesungguhnya sudah keluar dari fakta yang ada. Justru sebaliknya, penyangkalan itu sudah mulai memasuki ke dalam perdebatan ide tentang kebenaran dan kebaikan. Yang untuk hal itu, maka dalam tulisan ini kami akan melakukan penelusuran ide untuk membuatnya menjadi jelas.

Dalam disiplin ilmu politik kajian tentang hak sipil ini telah menjadi salah satu fokusnya. Sudah sewajarnya apabila ilmuwan politik mengacu pada pemenuhan hak-hak sipil dalam sebuah proses politik. Namun jika memang manusia itu adalah sumber kebenaran dan penentu ukuran segala sesuatu, bagaimanakah jika orang-orang di Arab Saudi dan Brunei Darussalam ini mengatakan bahwa mereka yakin bahwa tak ada hak-hak sipil mereka yang ditindas oleh negara. Apakah mereka harus mengikuti teori tentang hak sipil yang sudah ada ataukah hak sipil yang sudah ada itu harus mengikuti fakta yang ditunjukan oleh kedua masyarakat di negara tersebut.

Kami tidak mengatakan bahwa monarki itu lebih baik dari demokrasi. Tidak juga kami mengatakan monarki itu lebih membawa kesejahteraan masyarakat daripada demokrasi. Namun sekali lagi kami hanya ingin mengatakan, bahwa baik itu demokrasi ataupun otokrasi, hal itu tidak menjadi penjelas bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hanya keadilan lah yang membuat kesejahteraan itu menjadi terwujud dalam masyarakat.

Penelusuran Ide
Perdebatan itu selalu hadir dalam perkembangan sebuah pengetahuan. Tulisan ini telah masuk dalam medan tersebut dan akan bermuara pada kenyataan bahwa perdebatan itu akhirnya menunjukan adanya satu pertarungan antar pandangan dunia (worldview atau paradigm) yang berbeda. Oleh karena itu, dalam tulisan sederhana ini mengupas dan menuntaskan perdebatan itu bukanlah tujuannya.

Hal tersebut penting diutarakan untuk kepentingan kita saat ini karena tulisan ini memiliki argumen yang didasarkan pada keadilan. Bahwa kesejahteraan itu hadir ketika keadilan ditegakan. Akan tetapi, sudah pasti kita temui bahwa teori dan konsep keadilan itu sendiri berbeda-beda sebagaimana perbedaan dalam beragam pandangan tentang demokrasi.


Bukan berarti bahwa pembicaraan tentang keadilan atau demokrasi itu tidak penting karena akhirnya semuanya akan berujung pada satu pandangan dunia yang berbeda. Atau jika demikian kondisinya, maka tidak layak diajukan pernyataan yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu berhubungan dengan keadilan ataupun berhubungan dengan demokrasi. Tidak seperti itu kesimpulan yang kami pilih.

Justru kesimpulannya adalah bahwa perdebatan itu menunjukan satu perjuangan manusia dalam mencapai sesuatu yang dikehendakinya. Tentu, bagaimanapun manusia akan bersikap. Termasuk dalam pernyataan yang mengatakan bahwa ia tidak bersikap telah terkandung sikapnya yang jelas. Karena itulah, tulisan ini secara jelas menyatakan sikap penulisnya.

Konsep keadilan yang kami ajukan dimulai dengan menentukan (apa yang Rousseau katakan) sebagai kondisi asali manusia. Kita harus terlebih dahulu menjawab apakah kondisi asali manusia ketika dilahirkan tersebut. Atau apakah manusia mungkin mencapai satu kondisi asali yang membuat dirinya lepas dari segala pengaruh sosial dan informasi yang diberikan oleh masyarakat dan orang lain kepadanya. Ini adalah persoalan mendasar yang bisa membawa kita kepada konsep keadilan dalam pengembangan untuk keperluan ilmu politik.

Ketika pandangan dunia didasarkan atas suatu apriori bahwa manusia adalah penentu dari segala sesuatu atau lebih khususnya nilai (value), ada hal penting yang harus kita nyatakan. Bahwa apriori tersebut telah - betapa pun telah didukung oleh perenungan filosofi yang mendalam- membawa manusia dalam sebuah krisis yang kritis. Hingga salah satu puncaknya tertuang dalam pemikiran eksistensialisme ateis yang menyatakan bahwa manusia adalah hasrat kesia-siaan.

Kembali kepada pembicaraan tentang kondisi asali yang menurut Rousseau menghendaki adanya kesetaraan dalam kebebasan manusia untuk menentukan tujuan dan keinginannya. Bagi kami, kondisi asali ini telah membawa pada satu kenyataan yang tak bisa dibantah. Bahwa manusia berada dalam satu keadaan yang sangat payah untuk mengenali dirinya sendiri sekalipun. Bahkan, mengenali tujuan kehadirannya, kebutuhan dalam kehidupannya, hingga keperluannya kepada orang lain.

Oleh karena itu, bagaimanakah manusia akan melakukan satu aktifitas politik yang begitu rumit apabila ketika manusia berhadapan dengan kenyataan dirinya pun masih dalam kebingungan. Maka jawabannya adalah satu, manusia itu harus menentukan sesuatu agar dirinya bisa bertindak. Dalam hal inilah terkandung satu penjelasan yang besar bahwa manusia melakukan suatu tindakan berdasarkan pilihan-pilihan yang telah ditetapkannya sebelum melakukan sesuatu tersebut.

Artinya, manusia itu tidak berguna sama sekali, bahkan sama saja dengan batu dan atau kayu yang kering apabila tak ada suatu pilihan-pilihan yang ditetapkannya sebelum melakukan sesuatu. Dalam sebuah entitas politik yang besar, dan dalam sebuah tatanan sosial yang rumit, serta dalam sebuah kondisi psikologis yang sangat dalam, pilihan-pilihan itu bahkan tak bisa dikuasai oleh diri seorang diri manusia itu sendiri.

Dalam seluruh pernyataan tersebut di atas, konsep demokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat tidak dapat diterima. Karena rakyat yang dimaksud tersebut terdiri dari individu-individu manusia yang hanya berarti apabila sudah ada pilihan-pilihan yang mendahului sesuatu tindakan. Sehingga, demokrasi itu sesungguhnya bukanlah kedaulatan berada di rakyat. Akan tetapi kedaulatan itu berada di dalam pilihan-pilihan yang mendahului sesuatu tindakan.

Mungkin akan ada yang berkata bahwa justru dalam keragaman dan interaksi antara pilihan-pilihan itulah maka akan ada satu jaminan keadilan. Dan keadilan itu akan tercipta manakala keragaman dan interaksi itu dipastikan berada dalam satu kaidah atau pola atau pengaturan tertentu yang bisa kita sebut sebagai demokrasi. Maka demokrasi itu akan menjamin keadilan. Dan keadilan itu akan menjamin kesejahteraan bagi masyarakat.

Perkataan itu kami tolak dengan mengatakan bahwa pola atau kaidah atau pengaturan tertentu yang telah ditetapkan itu adalah satu bentuk pemaksaan atau lebih tepatnya penguasaan atas pilihan-pilihan yang mendahului sesuatu tindakan. Maka, siapa yang berkuasa atas penentuan pengaturan itulah yang sesungguhnya memegang kedaulatan. Dengan pernyataan ini, kami telah menolak demokrasi secara substansi yang akhirnya terejawantahkan dalam demokrasi yang prosedural.

Kami menyadari dengan pilihan ini kami sedang mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari penguasaan atas sesuatu yang lainnya. Manusia akan senantiasa berinteraksi untuk saling menundukan yang lainnya. Bahwa manusia yang lemah –bukan sekedar fisiknya- akan mengikuti atau tunduk kepada manusia yang kuat. Kami membenarkan hal itu, dan termasuk bahwa dalam demokrasi itu sendiri proses tersebut terjadi dalam sebuah proses yang rumit dan canggih.

Akhirnya kami harus menyimpulkan dalam bagian ini dengan mengatakan bahwa demokrasi tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan karena ia tak berkaitan dengan keadilan. Jelas akan ada yang bertanya, “jika demikian, maka apakah keadilan itu?”.



Kembali ke pertanyaan awal
Anda boleh mengatakan ketidaksetujuan dengan tulisan ini dengan mengatakan bahwa tulisan ini tidak adil. Karena dalam tulisan ini kami tidak bisa menjelaskan makna keadilan yang kami miliki. Karena memang bukan itu maksud dan tujuan dari tulisan ini.

Tujuan kami dengan tulisan ini hanyalah untuk mengatakan bahwa demokratisasi yang berjalan di Indonesia benar-benar tidak membawa kesejahteraan terhadap masyarakat. Kalaupun ada satu peningkatan kesejahteraan dalam kurun yang sama dengan kurun yang dilekatkan dengan era proses demokratisasi tersebut, maka proses demokratisasi itu bukan penjelasannya. Karena kesejahteraan itu lahir ketika keadilan ditegakan. Sedangkan demokrasi itu tak ada hubungannya dengan penegakan keadilan. Justru demokrasi itu adalah bentuk lain, bentuk tercanggih dari kezaliman sebagai lawan dari keadilan. Maka bagaimanakah kezaliman bisa melahirkan kesejahteraan.

Jika ada yang masih membantah hal itu, itu adalah haknya yang telah memilih untuk tunduk oleh satu pandangan dunia tertentu. Sebagaimana pula kami menegaskan pandangan kami yang menolak bantahan itu dengan kesadaran kami untuk memilih tunduk pada satu pandangan dunia tertentu.

Jika ada yang mengatakan bahwa fakta telah menunjukan dominasi atau bahkan hegemoni demokrasi di seluruh dunia saat ini. Maka fakta itu sesungguhnya tidak menunjukan apapun kecuali kegigihan para pengusung demokrasi untuk menundukan dunia saat ini. Fakta itu tidak sedang berbicara tentang kebenaran atau keadilan. Fakta itu tidak sedang melegitimasi benarnya suatu produksi ilmu atau pengetahuan yang ada. Karena pengetahuan yang semacam itu lahir setelah fakta itu dihadirkan oleh serangkaian usaha manusia.

Sedangkan bagi kami, fakta itu adalah suatu hasil dari usaha manusia yang didasarkan atas ilmu. Ilmu yang melahirkan fakta dan bukanlah ilmu itu tergantung kepada fakta. Ilmu adalah sesuatu untuk sampai pada pemahaman terkait keadilan. Maka dengan ilmu itu juga kesejahteraan dalam masyarakat bisa diwujudkan.

(politicsian.blogspot.com, untuk demokrasi politik dan pemerintahan.)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar